OPINI: Signifikansi Peran Pemerintah Daerah dalam Program Makan Bergizi Gratis
 |
| Foto: ANTARA |
Signifikansi Peran Pemerintah Daerah dalam Program Makan Bergizi Gratis
Penulis:
Ir. Umar Bakti MM
Direktur eksekutif Indonesian Nutrition Communication Institute
Khaidir Asmuni
Aktivis Indonesian Nutrition Communication Institute
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Partisipasi rakyat serta kekompakan instrumen pemerintah membentuk orkestrasi dengan irama semangat yang tinggi. Presiden Prabowo Subianto juga merespons positif dukungan itu. Presiden mempersilahkan bagi yang mau ikut program ini. "Dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta, monggo kita buka siapapun yang mau ikut serta, boleh," kata Presiden Prabowo usai acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Presiden Prabowo menekankan agar dilakukan dengan efisiensi anggaran, dijalankan tepat sasaran dan tidak ada kebocoran penggunaan anggaran. Mendukung pernyataan Presiden, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan segala bantuan dari pemerintah daerah, termasuk dukungan anggaran, memang perlu direalisasikan segera. Pemerintah daerah memang memiliki peran sangat kuat di dalam Program MBG. Alasannya, mereka merupakan ujung tombak, wakil pemerintah pusat di daerah dan secara strategis menguasai teritorial.
Pemerintah daerah juga memiliki pengalaman, misalnya dalam mencegah dan mengantisipasi stunting. Seluruh jajaran dari provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa sudah sejak lama melakukan kegiatan pencegahan maupun antisipasi stunting. Hanya selama ini pola dan kerja yang dilakukan lebih bersifat kegiatan spasial sesuai kewenangan mereka di daerah.
Pengalaman ini memberikan pelajaran terkait hubungan pemerintah dan masyarakat di daerah. Sejauh ini, pola yang diterapkan pada pemberantasan stunting di daerah bersifat strategi konvergentif. Artinya, dinas atau instansi terkait (seperti kesehatan, pertanian, peternakan dan instansi lainnya) di daerah bersinergi pada satu titik yaitu mengantisipasi dan mengatasi stunting sesuai cara pandang bidang masing masing. Dinas kesehatan mengantisipasi penyakit dari stunting. Dinas peternakan memberi budaya memelihara ayam agar telur dan dagingnya bisa dikonsumsi masyarakat. Atau Dinas Pertanian menciptakan budaya pasokan gizi melalui penanaman sayur di pekarangan.
Sedangkan di dalam program MBG, strategi yang diterapkan pemerintah daerah bersifat konvergentif dan sentrifugal. Artinya, dinas atau instansi terkait di daerah selain bersinergi mengantisipasi gizi anak sekolah dan masyarakat juga mendukung terciptanya efek sentrifugal (menyebar) sebagai implikasi multiplier effect yang ditimbulkan dari program MBG. Multiplier effect itu bisa dilihat dari perkembangan ekonomi desa setelah bahan pasokan makanan dan aktivitas lainnya melibatkan masyarakat desa, yang berpengaruh pada perkembangan ekonomi desa. Strategi program MBG lebih masif karena menjadi gerakan masyarakat yang secara partisipatif mendukung perubahan.
Peran Pemerintah Daerah tidak cukup sampai di sana. Selain menyiapkan generasi yang sehat, kuat dan cerdas, Pemerintah Daerah juga mengisi jiwa generasi muda itu dengan langkah-langkah pendidikan. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12, tercantum bahwa pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Melihat keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2014 ini, peran pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sangat besar untuk menyukseskan Program MBG. Karena memang secara terstruktur menangani pendidikan yang ada di daerah.
Kita menyadari bahwa MBG tidaklah berdiri sendiri dalam bagan Grand Design pendidikan. Apabila divisualisasikan dalam sebuah bagan besar maka program makan bergizi gratis merupakan salah satu unit dari sebuah grand design dari rencana Presiden Prabowo membangun bangsa ini. Jika itu digambarkan seperti gajah maka bisa diinterpretasikan bahwa MBG baru merupakan bagian belalainya. Sementara rencana besarnya terintegrasi dengan program yang lain. Atau ibarat kita menggambarkan sebuah burung garuda maka MBG itu merupakan salah satu bagian tubuh dimana dalam Grand Designnya, apabila semua telah siap, akan membawa Indonesia terbang tinggi mengibarkan Indonesia Raya.
Jejak jejak bahwa MBG merupakan bagian dari grand design tergambar dalam sejumlah pernyataan Presiden Prabowo maupun para menterinya. Seperti terkait dengan dunia pendidikan di Indonesia, MBG akan diintegrasikan dengan penggemblengan mentalitas anak sekolah. Hal ini pernah dilontarkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti yang menyampaikan untuk menggembleng mentalitas itu dilakukan melalui program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria. Program ini bertujuan untuk membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter. Upaya ini menjadi salah satu cara mengisi jiwa generasi bangsa.
Dengan demikian, grand design pendidikan ini membutuhkan sistem kerja yang sempurna untuk menunjang cita cita bangsa. Sehingga, koordinasi dan sinergi antara Badan Gizi Nasional dengan pemerintah daerah membutuhkan regulasi segera, mengingat program MBG yang terus digulirkan harus diatur lalu lintasnya secara baik. Tidak terkecuali dalam hal pengamanan dan penerapan disiplin agar makanan bergizi dapat sampai ke siswa dengan aman.
Sedikit catatan tentang Jakarta yang diberitakan ingin menerapkan makan gratis berbeda dengan pemerintah pusat. Seyogianya penjelasan panjang tentang grand design pendidikan dan keberadaan pemerintah daerah yang menjadi bagian dari Indonesia, maka hal itu seyogianya dikoordinasikan dan disinergikan dengan pemerintah pusat.
Jakarta juga merupakan provinsi yang memiliki unit-unit seperti Dinas Pendidikan, yang koordinasi nya selain dengan pemerintah daerah juga langsung di bawah Kementerian Pendidikan. Sehingga sangat sulit membayangkan apabila terjadi pengecualian dari program ini.
Efisien, Tepat Sasaran dan Tidak Korupsi
Tiga kata kunci yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo sebetulnya tidak sesederhana yang kita kira. Tiga kata kunci tersebut: efisien, tepat sasaran, dan tidak korupsi justru menjadi bagian yang sangat vital dalam program MBG. Tiga kata kunci ini tidak terlepas dari ujung tombak yang melaksanakan program tersebut, baik Badan Gizi Nasional (BGN) maupun pemerintah daerah.
Seperti efisiensi dalam anggaran. Efisiensi harus bisa mengukur produktifitas apa yang bisa didapat dengan memaksimalkan anggaran. Misalnya, dengan Rp10 ribu setiap MBH per anak kekuatan pemberian gizi lebih diutamakan. Makanan yang disajikan benar benar memperhatikan prinsip makanan sehat namun didapat dari pasokan sendiri yang dapat menekan biaya. Itulah sebabnya sudah diwarning agar tidak impor.
Terkait dengan pemerintah daerah, apa saja yang harus dilakukan agar anggaran Rp10.000 bisa digunakan secara maksimal. Karena pemerintah daerah lebih memahami medan dan sejumlah hal terkait dengan penghematan anggaran dengan alokasi yang terbatas. Selain itu, Pemerintah daerah juga yang paling paham mengenai data-data kantong kemiskinan di daerah agar MBG bisa tepat sasaran. Hanya, mengenai istilah tepat sasaran memiliki catatan tersendiri.
Sejauh ini kita mengira bahwa yang dinamakan tepat sasaran adalah siswa dari keluarga yang tidak mampu. Padahal ini sangat kompleks karena menyangkut penerapan gizi di masyarakat. Ibarat kita memilih dari 2 tipe anak. Yang satu dari keluarga miskin namun memiliki kebiasaan makannya adalah sayur, tempe dan tahu. Sedangkan tipe kedua dari keluarga yang ekonominya mampu namun terbiasa makan nasi hanya dengan keripik yang mudah dibeli di swalayan. Dia tidak suka makan sayur.
Dari contoh ini kita menyadari bahwa "tepat sasaran" tidak bisa dilihat dari sisi kemampuan ekonomi saja, tetapi juga dari sisi budaya pemenuhan gizi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan program MBG yang dilakukan secara menyeluruh kepada siswa menjadi bagian pemerataan dari rencana besar untuk membentuk generasi muda Indonesia yang tangguh dan merata.
Pertanyaan terakhir, bagaimana agar tidak terjadi kebocoran atau lebih tegasnya tidak terjadi korupsi dalam program yang memakan anggaran sangat besar ini? Salah satu opsi penting adalah mulai dilakukan pendampingan oleh KPK dan Kejaksaan Agung. Dari sini diharapkan kebocoran anggaran dapat dicegah. Karena dalan program MBG, kita tidak ingin menangkap orang yang melakukan korupsi melainkan memanfaatkan anggaran yang sangat besar untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. (#)
