Sekretaris Markas Cabang Laskar Merah Putih Indonesia Rudi piliang layangkan surat ke Dinas kesehatan Tulang Bawang.
Hasil temuan pihaknya, ada anggaran kegiatan dengan angka yang cukup fantastis sebesar Rp 2.548.484.000, yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021, untuk jaminan persalinan ibu melahirkan (Jampersal).
Sekretaris Markas Cabang LMPI Tulang Bawang, Rudi Piliang, yang ditemui di kediamannya, rabu (13/11), mengatakan, kami ada temuan terkait anggaran yang di kelola oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, hari ini kami sudah layangkan surat ke Dinas kesehatan Tulang Bawang untuk mengklarifikasi temuan kami tersebut,,surat tersebut kami tembusan ke pJ Bupati Tulang Bawang dan Markas Daerah LMPI Propinsi Lampung," ungkapnya.
Lanjutnya, dokumen yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Fatoni Tanggal 31 Desember 2021, pada Program Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dengan Kode 1.02.02.2.02.02 disebutkan, bahwa Pagu Anggaran tertulis sebesar Rp.2.548.484.000 dengan realisasi Rp.2.548.484.000.
Menurut penggiat anti korupsi ini, pihaknya merasa ada kejanggalan dalam pada Program Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2021 dengan pagu anggaran mencapai Rp.2.548.484.000. Karena sasaran program dan pelaksaannya memiliki kemiripan dengan Program Jampersal (Jaminan Persalinan Universal).
Masih kata Rudi piliang, langkah langkah selanjutnya insyaallah kami akan turun kejalan, gelar aksi damai menyuarakan kebenaran , bagi oknum pejabat yang merampas uang Rakyat agar bisa tindak dan di basmi oleh penegakan di Negri ini," ungkapnya
“Dari keterangan yang kami dapatkan, sejumlah UPTD Puskesmas mengaku pada Tahun 2021 tidak ada ibu bersalin yang biaya pelayanan persalinannya ditanggung oleh APBD Tulang Bawang. Karena sejak ada BPJS, biaya pelayanan persalinan cukup ditanggung oleh BPJS,” tegasnya.
Dia menambahkan, kami ingin mempertanyakan Program Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2021 itu menyasar kemana? Dan apa bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu bersalin?
“Sebab anggaran Rp.2.548.484.000 itu bukan uang sedikit, dan merupakan uang negara yang harus dipertanggung jawabkan,tidak menutupi kemungkinan kami akan buat laporan secara resmi ke Penegak Hukum ( APH)," tutupya.
