Yusuf Kohar : “Jadi Gubernur Jangan Hanya Mikirkan Fee Proyek saja”
Sigerindo, Bandar Lampung---Bakal calon kepala daerah (Bacakada) Lampung Yusuf Kohar untuk kesekian kalinya terus menghimbau agar para cakada Lampung baik Gubernur dan wakilnya berorientasi pada kesejahteraan dan pembangunan masyarakat Lampung. Jangan hanya memikirkan atau mendapatkan Fee Proyek saja.
“Gubernur Lampung mendatang jangan hanya memikirkan Fee Proyek saja. Termasuk melakukan Lelang jabatan bagi setiap jabatan dibawahnya baik dinas atau lainnya, ” kata Alumni Lemhanas angkatan 41 tahun 2008 ini penuh semangat mengomentari pertanyaan wartawan Sigerindo.com di rumahnya baru-baru ini.
Padahal, menurut mantan Wakil Walikota Bandar Lampung yang saat ini sudah mendaftar di berbagai parpol untuk pencalonannya menjadi Gubernur Lampung, terkait lelang jabatan hanya orang yang merasa kurang mampu dan tidak memiliki kompetensilah yang bersedia membayar jabatan untuk mendudukinya. “Kita harus mencari pegawai atau kader yang mampu bekerja dan membangun Lampung. Siapa yang bersedia membayar untuk menduduki suatu jabatan pada saat lelang jabatan, berarti tidak berkompeten,”tegasnya.
Kalau dua hal tersebut jika bisa dihilangkan, lanjut Mantan Ketua Apindo Lampung ini, gubernur Lampung kedepan pasti akan berhasil. “Apalagi jika memiliki program untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan Rakyat Lampung. Termasuk memiliki program dibidang Kesehatan, lingkungan, pembrantasan korupsi, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi.”
Khusus untuk pertumbuhan ekonomi, Yusuf Kohar menitikberatkan pada bagaimana masyarakat membangun usaha walaupun mulai dari usaha kecil (UMKM) dan menggenjot investasi. Hal ini penting, karena Lampung memiliki sumber daya alam yang melimpah, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada.
Untuk diketahui, berbagai prestasi telah dilakukan dan dibuktikan Yusuf Kohar saat menjabat wakil walikota Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Antara lain saat menjabat Plt Walikota Bandar Lampung tidak defisit anggaran, honor dan hutang-hutang pemda kota Bandar Lampung semua dibayar dan lunas.
Mengomentari pembangunan Kota Baru, kata Yusuf Kohar, harus kita lanjutkan. “Minimal kita buatkan site plannya terlebih dahulu, infrastruktur, listrik, dan jalan. Setelah itu, ajak masyarakat untuk berinvestasi dengan membangun Mall atau lainya sehingga menjadi kota satelit seperti BSD, Karawachi, dll. Jadi pembangunan Lampung tidak hanya mengandalkan APBD saja.”
Sedangkan pro-kontra di masyarakat terkait penggunaan dana sponsor bagi cakada Lampung, mantan akademisi Bidang Keuangan alumni Unsri Palembang ini, mengatakan selama bantuan dana yang diberikan pihak tertentu tidak akan mempengaruhi kebijakan saat menjabat kepala daerah dan tidak menyalahi aturan yang ditetapkan KPU tidak ada masalah. “Terima saja. Apalagi dana itu untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.” (RLS)
