Abdulhak Anggota Dprd Kota Metro Komisi I memintak semua pihak jernih melihat persoalan desas desus TPP ASN pemkot kota metro
melihat persoalan desas desus TPP ASN pemkot kota metro kamis(23/6/2022)
Kota Metro Anggota DPRD Metro Komisi 1 Abdulhak meminta semua pihak jernih melihat persoalan
desas-desus TPP ASN Pemkot Metro yang kemungkinan tidak bisa diberikan. Ia juga meminta semua
pihak memahami persoalan sebelum menyampaikan sesuatu
Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sendiri adalah kebijakan tunjangan di luar gaji, yang diberikan
pemerintah untuk meningkatkan produktifitas kerja serta kualitas pelayanan abdi negara kepada
masyarakat, berdasarkan beberapa penilaian salah satunya kedisiplinan pegawai itu sendiri
Abdulhak yang puluhan tahun menjadi ASN menjelaskan bahwa kebijakan TPP merupakan hal baru.
“Kebijakan TPP ini kan sebenarnya baru. Tetapi ada persoalan sebenarnya pada kebijakan TPP itu,
pengukuran TPP harus dilihat dari kinerjanya, ya kalau duduk manis, main hp, main telpon, mau di-TPP
apa itu adil, makanya dulu saat saya sebagai ASN selalu melihat itu, apa yang sudah kita kerjakan /kita
kerjakan
Menurutnya, maksud dari TPP juga adalah untuk mempercepat pekerjaan dan meningkatkan
produktifitas ASN, jika memang menungkinkan diberikan pasti diberikan kepada ASN
Abdulhak juga menjelaskan, untuk ABT bukan berarti ada tambahan anggaran, tetapi mungkin ada
efisiensi, bisa saja dipertahankan atau digeser, karena esensi ABT bukan hanya ditambah
Menurutnya, tentunya harus melihat struktur anggaran yang ada, program-program pemerintah yang
sifatnya kesehatan, atau pendidikan yang tidak mungkin dikorbankan untuk dijadikan TPP.
Ia berharap semua pihak jernih melihat persoalan TPP. “Lihat dulu struktur anggaran daerah kita,
kenapa ini jadi begini. Kita eksekutif dan legislatif memiliki kewenangan yang sama untuk mengesahkan,anggaran, tanyakan kami dalam pembahasan. Saya mantan ASN kepengen betul ada tunjangan, tapi kalau anggaran gak ada apa harus dipaksa,” cetusnya
“Pelajari dulu kenapa ini terjadi. Saya yakin betul, panitia anggaran punya akal yang sehat melihat
persoalan, daripada mengorbankan masyarakat, bukan saya tidak pro dengan ASN, mungkin caranya
mengurangi, anggaran berikutnya akan ditambah,” imbuhnya (Rilis/Toni)
