Paripurna LKPj Bupati Lamteng 2021, Pansus DPRD Lontarkan Beragam Catatan Kepada Pihak Eksekutif
Catatan terhadap persetujuan LKPj Bupati Musa Ahmad tahun 2021 itu dilontarkan anggota dewan pada paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Lamteng, Selasa 10/05/2022 tersebut
Paripurna yang dihadiri 36 dari 50 anggota DPRD Lamteng itu juga membahas Raperda Perubahan Perda No. 8/2019 tentang Pilkakam
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Lamteng Sumarsono didampingi Wakil Ketua I Yulius Heri Susanto, Wakil Ketua II Firdaus Ali, dan Wakil Ketua III Muslim Ansori.
Sementara itu Ketua Pansus LKPj. Bupati TA 2021 Lambok Nainggolan menyampaikan catatan-catatan dan beberapa rekomendasi.
Diantaranya, sumber penerimaan anggaran pendapatan daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat
Karena itu, legislatif Lamteng menilai perlu adanya terobosan dari eksekutif untuk menggali sumber pendapatan demi keberlangsungan pembangunan di kabupaten lampung tengah
Pada kesempatan itu, Pansus juga merekomendasikan pengembangan jenis usaha perusahaan daerah yang berorientasi pada jenis usaha rintisan.
"Bukan mengembangkan usaha yang ada," ujar Lambok Politikus PDI Perjuangan
Pada sektor Pariwisata, kalangan dewan menilai pihak eksekutif perlu menggali potensi destinasi pariwisata alam dan budaya
Disi lain, juga perlu menggali potensi penerimaan pajak daerah, baik pajak maupun retribusi daerah, dengan mempertimbangkan tanpa memberatkan iklim usaha di Lamteng.
"Sebab Pemerintah daerah juga harus mengurangi kebocoran-kebocoran pendapatan dengan mengoptimalkan sistem pengawasan yang baik tegasnya
Pansus juga meminta dinas-dinas cermat menyusun anggaran dan kegiatan sehingga target pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi secara optimal.
Misalnya Contohnya di Dinas Kesehatan dan RSUD, ada kegiatan yang serapan anggarannya hanya di bawah 50 persen
Secara tegas, Pansus DPRD Lamteng meminta eksekutif untuk memperbanyak kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Kurangi belanja perkantoran. Kelola anggaran secara transparan akuntabel,” tegas Lambok.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga harus melakukan pengawasan melekat pada pengawas yang ada di UPTD.
Disdikbud harus memperhatikan dan mencari solusi dampak belajar daring yang mengakibatkan menurunnya kualitas mutu pengetahuan siswa.
"Dalam pembangunan infrastruktur juga harus merata. Perbaikan jalan harus skala prioritas,” ungkapnya,Selain itu, DPRD Lamteng juga mendorong berdirinya perguruan tinggi di Kabupaten Lampung Tengah.
"Pansus juga meminta eksekutif menindaklanjuti rekomendasi Pansus tahun lalu, meningkatkan daya saing RSUD Demang Sepulau Raya, sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran perilaku kesehatan masyarakat bidang pekerjaan umum dan tata ruang," papar Lambok.
Pansus DPRD Lamteng juga secara tegas merekomendasikan pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah di Lamteng.
Khususnya wilayah timur untuk percepatan dalam penanganan jalan rusak di Kabupaten Lampung Tengah.
Pada sisi ini, Pansus DPRD mendorong untuk dilakukan komposit jalan rigid yang sudah lama.
"Penentuan program perbaikan Jalan disarankan melalui skala prioritas jalan yang rusak," tandas Lambok.
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pansus mendorong agar pemerintah dapat meningkatkan anggaran untuk rumah layak huni atau bedah rumah dikabupaten Lampung Tengah (Advektorial)
