Deklarasi Zona Berintegritas Menuju WBK dan WBBM di Kota Metro
Pencanangan WBK dan WBBM pada institusi Kejari tersebut ditandai dengan apel bersama dan
penandatanganan fakta integritas komitmen bersama di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Kota Metro
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Metro, Virginia Hariztavianne, mengatakan Kota Metro sudah kali ke-4 mengikuti WBK dan WBBM. Pencanangan ini merupakan wujud kesungguhan institusinya dalam
memenuhi amanat dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme KKN
“Untuk mencapai salah satu tujuan mengurangi dan menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan
publik oleh pejabat di Instansi bersangkutan. Reformasi Birokrasi juga telah menjadi salah satu strategi
pencegahan korupsi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK),” ungkapnya
Tambahnya Kejari Metro menjelaskan bahwa, dengan pembangunan Zona Integritas menjadi aspek
penting dalam hal pencegahan korupsi di Pemerintahan. WBK dan WBBM merupakan predikat yang
diberikan kepada unit kerja pada instansi bebas dari Korupsi dan Melayani Publik dengan baik
Walikota Metro Wahdi, pada kesempatan ini mengapresiasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK dan WBBM untuk berkomitmen bisa mewujudkan wilayah bebas korupsi
“Karena saat ini kita juga sedang berupaya untuk mewujudkan masyarakat madani dan menciptakan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” ucapnya
Lanjutnya, kegiatan ini merupakan salah satu program percepatan reformasi birokrasi yaitu,
peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur sebagai upaya mewujudkan birokrasi berintegritas
tinggi
Wahdi juga berharap, kedepannya Jajaran Kejaksaan Negeri Kota Metro, dapat lebih terorganisir dan
terarah dalam menjalankan rencana aksi pembangunan zona integritas. Hal ini yang masuk pada
program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan SDM, dan peningkatan pelayanan
publik yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta
peningkatan kualitas pelayanan publik. Rilis/toni
