Pemkab Pringsewu Monitoring Pengawasan Minyak Goreng Satu Harga
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Serta SK Bupati Nomor: B/185/KPTS/D.13/2022 Tentang TIM Pengawasan dan Monitoring Minyak Goreng Satu harga.
Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga merupakan upaya lanjutan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual dengan harga setara Rp14.000 per liter untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan kecil.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Melalui OPD terkait melakukan pengawasan dan monitoring pada gerai Mini market (Ritel) yang ada di kecamatan Sukoharjo, Adiluih, dan kecamatan Banyumas yang di komandoi Oleh Kabid Perdagangan Diskoperindag, Reka Pahlefi, ST.,MT, Kabag Umum Setda, Sidik Priyanto, SE, Serta Muspika setempat.
Sedangkan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Drs, Masykur MM., di dampingi kepala Dinas Koperindag, Bambang Suhermanu, S.Sos, Statistik sektoral Dinas Kominfo, Firdausi, S.ST, Melakukan Pengawasan dan Monitoring pada gerai Mini Market yang ada di Kecamatan Ambarawa dan Pardasuka.
=
Dari pantauan TIM peliputan Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Pringsewu, Terdapat Kekosongan Minyak Goreng di Setiap Gerai Mini Market. dikarenakan Keterlambatan Pengiriman barang dari Suplayer.
Saat di konfirmasi petugas Mini market (Ritel) menuturkan bahwa Suplayer hanya mengirim 06 sampai 10 Karton BOX setiap kali pengiriman dengan berbagai Merk itupun tidak bisa di tentukan harinya bisa 2 sampai 3 hari sekali, terkadang sampai satu minggu. Dan dalam hitungan menit minyak langsung habis di serbu pembeli.
Pada kesempatan ini, TIM Monitoring memberikan Himbauan kepada petugas / kepala Toko agar tidak menimbun atau Melakukan hal kecurangan. Apabila himbauan ini di langgar maka akan di tindak tegas Oleh penegak Hukum dengan peraturan dan perundangan undangan yang berlaku. (Azz)