Teken MoU Program Umrah Bagi ASN di Sultra, Wagub : Kita Hanya Bantu ASN Laksanakan Umrah
Sigerindo Kendari - Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Lukman Abunawas melakukan penandatanganan kerjasama atau Memorandum Of Understanding (MoU), antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dengan PT Gamal Hikmah Pusaka (GHP), dalam penyelenggaraan program gampang umrah bareng korpri (GUBK) kepada aparatur sipil negara (ASN), Rabu, 26 Januari 2022
Penanda tanganan MoU tersebut, disaksikan seluruh Kepala Daerah 17 Kabupaten Kota se Sultra, dan sejumlah Forkompinda Sultra.
Wagub Sultra Lukman Abunawas dalam sambutannya mengatakan, penanda tanganan MoU tersebut merupakan program umrah yang sangat mudah didapatkan oleh ASN, khususnya bagi ASN di Sultra. Selain itu penanda tanganan MoU tersebut juga merupakan sebagai wujud pelaksanaan program Sultra Beriman. Dan program tersebut diharapkan dapat diterapkan di Sultra
"Kebetulan kita di Sultra itu ada program Sultra Beriman. Sultra Beriman adalah salah satunya umrah, juga perbaikan-perbaikan untuk pengembangan fasilitas rumah ibadah. Baik itu Islam, Kristiani, Hindu dan Budha. Jadi bagaimana kita penguatan diuji mental iman dan taqwa, termasuk umrah. Di samping itu juga, Kita (Pemprov Sultra), dengan mulainya kerjasama dengan PT GHP menginginkan program penyelenggaraan gampang umrah bareng korpri ini bisa dirasakan dikalangan ASN tanpa membeda-bedakan, pangkat maupun jabatan
"Kita berharap dengan hadirnya PT GHP ini dapat dirasakan bagi ASN kita di Sultra. Dengan adanya ini, kita Pemprov tidak ada maksud lain, hanya bermaksud membantu ASN dalam melaksanakan ibadah umrah," ujarnya
"Kita kan di Sultra ini mengirim warga jamaah cukup banyak. Cuma semenjak Covid-19 dua tahun terakhir ini kita berhenti sejenak. Akan tetapi tahun 2022 ini kita berharap dengan hadirnya PT GHP sudah bisa melaksanakan umrah," harapnya menambahkan
Untuk diketahui lanjut Lukman, ada sekitar 300 (tiga ratus) kuota jamaah untuk umrah setiap tahun. "Inilah kita akan tindaklanjuti," cetusnya
Sementara itu Direktur Utama PT GHP, Dra. Hj. Syarifah Muthmainnah, TP., MBA mengatakan, tadi ini baru saja melaksanakan penandatanganan atau Memorandum Of Understanding (MoU) antara Pemprov Sultra dengan PT GHP. Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur program ini sangat didukung oleh Pemprov Sultra dengan program yaitu salah satu program unggulan nasional sebagai salah satu kesejahteraan program religius bagi ASN dan keluarganya
"Tentunya ini, kalau kita melihat dari segala aspek MoU hari ini. Guna kelancaran MoU, sangat berharap agar kemudahan yang sudah diberikan kepada ASN dengan keluarganya, yaitu dengan berangkat dulu baru bayar kemudian. Salah satu filosofi yang merupakan kemudahan bagi ASN dan keluarganya," terangnya
Kemudian untuk diketahui pemberangkatan GBUK dari Sultra dijadwalkan berangkat pada awal Maret bulan depan ini dengan jumlah calon jamaah 370 passenger paks (penumpang pesawat udara)
"Keberangkatan umrah ini tetap kita memprioritaskan Protokol Kesehatan (Prokes), sehingga vaksin yang diterima oleh pemerintah Arab Saudi dalam hal ini Kementerian Kesehatan Arab Saudi," jelasnya.
"Vaksin tetap dilakukan (sinovac, boster atau lainnya), agar tidak dipermasalahkan lagi ketika sudah di Saudi Arabia. Jamaah harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan Prokes yang diterapkan, baik Pemerintah Saudi Arabia maupun Indonesia itu sendiri," sambungnya. (IS)
Penanda tanganan MoU tersebut, disaksikan seluruh Kepala Daerah 17 Kabupaten Kota se Sultra, dan sejumlah Forkompinda Sultra.
Wagub Sultra Lukman Abunawas dalam sambutannya mengatakan, penanda tanganan MoU tersebut merupakan program umrah yang sangat mudah didapatkan oleh ASN, khususnya bagi ASN di Sultra. Selain itu penanda tanganan MoU tersebut juga merupakan sebagai wujud pelaksanaan program Sultra Beriman. Dan program tersebut diharapkan dapat diterapkan di Sultra
"Kebetulan kita di Sultra itu ada program Sultra Beriman. Sultra Beriman adalah salah satunya umrah, juga perbaikan-perbaikan untuk pengembangan fasilitas rumah ibadah. Baik itu Islam, Kristiani, Hindu dan Budha. Jadi bagaimana kita penguatan diuji mental iman dan taqwa, termasuk umrah. Di samping itu juga, Kita (Pemprov Sultra), dengan mulainya kerjasama dengan PT GHP menginginkan program penyelenggaraan gampang umrah bareng korpri ini bisa dirasakan dikalangan ASN tanpa membeda-bedakan, pangkat maupun jabatan
"Kita berharap dengan hadirnya PT GHP ini dapat dirasakan bagi ASN kita di Sultra. Dengan adanya ini, kita Pemprov tidak ada maksud lain, hanya bermaksud membantu ASN dalam melaksanakan ibadah umrah," ujarnya
"Kita kan di Sultra ini mengirim warga jamaah cukup banyak. Cuma semenjak Covid-19 dua tahun terakhir ini kita berhenti sejenak. Akan tetapi tahun 2022 ini kita berharap dengan hadirnya PT GHP sudah bisa melaksanakan umrah," harapnya menambahkan
Untuk diketahui lanjut Lukman, ada sekitar 300 (tiga ratus) kuota jamaah untuk umrah setiap tahun. "Inilah kita akan tindaklanjuti," cetusnya
Sementara itu Direktur Utama PT GHP, Dra. Hj. Syarifah Muthmainnah, TP., MBA mengatakan, tadi ini baru saja melaksanakan penandatanganan atau Memorandum Of Understanding (MoU) antara Pemprov Sultra dengan PT GHP. Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur program ini sangat didukung oleh Pemprov Sultra dengan program yaitu salah satu program unggulan nasional sebagai salah satu kesejahteraan program religius bagi ASN dan keluarganya
"Tentunya ini, kalau kita melihat dari segala aspek MoU hari ini. Guna kelancaran MoU, sangat berharap agar kemudahan yang sudah diberikan kepada ASN dengan keluarganya, yaitu dengan berangkat dulu baru bayar kemudian. Salah satu filosofi yang merupakan kemudahan bagi ASN dan keluarganya," terangnya
Kemudian untuk diketahui pemberangkatan GBUK dari Sultra dijadwalkan berangkat pada awal Maret bulan depan ini dengan jumlah calon jamaah 370 passenger paks (penumpang pesawat udara)
"Keberangkatan umrah ini tetap kita memprioritaskan Protokol Kesehatan (Prokes), sehingga vaksin yang diterima oleh pemerintah Arab Saudi dalam hal ini Kementerian Kesehatan Arab Saudi," jelasnya.
"Vaksin tetap dilakukan (sinovac, boster atau lainnya), agar tidak dipermasalahkan lagi ketika sudah di Saudi Arabia. Jamaah harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan Prokes yang diterapkan, baik Pemerintah Saudi Arabia maupun Indonesia itu sendiri," sambungnya. (IS)